PENDAHULUAN

  • Dibaca: 251 Pengunjung

 Latar Belakang

          Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabelsebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.Perencanaan Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

                  Renstra Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun; Renstra Komunikasi dan Informatikamerupakan dokumen yg mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Komunikasi dan Informatikadisusun sesuai tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatikasebagai bahan masukan untuk menyusun RPJMD dan setelah RPJMD disahkan dalam Perda, maka penyempurnaan Renstra Komunikasi dan Informatikamengacu pada RPJMD. Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan  dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yg dapat diberikan oleh Komunikasi dan Informatikahingga 5 (lima) tahun mendatang, yang dipakai sebagai dasar  Kontrak Kinerja Kepala Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah. Perjanjian KerjaPerencanaan Srategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung disusun sebagai wujud komitmen jajaran Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

              Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

                Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, danPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, makasetiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga halnyaKomunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkungjuga wajib menyusunnya. Dengan sumberdayayang tersedia, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung berupaya menyusun danmelaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance.Dalam menyusun RKT Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, adabeberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan fungsiKomunikasi dan Informatika, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi munculpada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahunmendatang.

              Fungsi Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalampembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika, sebagai instrumen untuk memberikan arahdan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan Komunikasi dan Informatika.Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Komunikasi dan Informatika KabupatenKlungkung merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun.Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Komunikasi dan InformatikaKabupaten Klungkung melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misiorganisasi. Penjaringan visi dan misi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dilakukandengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearahmana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, makadiperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsiKomunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, visi dan misi Kabupaten Klungkung sertamemperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan. Untukmewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakansesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkansetiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalamkurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategiuntuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan.

                    Program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadiPermendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatandilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumenRenstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung sangat terkait dengan berbagaidokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), RencanaPembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025Perda Nomor 06 Tahun 2009 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6),Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (PeraturanDaerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Klungkung(Perda Nomor 7Tahun 2006) dan Rencana Pembangunan Jangka MenegahDaerah Kabupaten Klungkung2011-2015 (Perda Nomor 9 Tahun 2011).Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional danrencana strategis yang merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah.Olehkarenanya, penyusunan Rencana strategis harus sinergis dengan dokumenperencanaan lainnya.

Landasan Hukum

               Dalam masa lima tahun, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkungjuga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yangdilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilanpencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagaiperencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Klungkung disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

( 3 ). Landasan Operasional :

1.    Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.    Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

3.    Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4.    Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

8.    Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP.

9.    Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan pendapatan dan Belanja Daerah.

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010  tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

12.Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Klungkung

13.Peraturan Daerah  Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2033

              14.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja perngkat Daerah

Maksud dan Tujuan

          Maksud dan Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

  1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih  selama 5 (lima) tahun;
  2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaa program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
  3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
  4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan
  • Dibaca: 251 Pengunjung